Dalam persaingan politik menjelang Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, calon presiden, menyampaikan kritik tajam terhadap penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), menilai penurunan yang signifikan.
Menurut Ganjar, yang menempati posisi capres nomor urut tiga, pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan demokrasi mengalami penurunan drastis, dengan memberikan penilaian 5 dari skala 1 sampai 10. Ganjar menyampaikan pendapatnya ini dalam acara IKA Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023).
Ganjar juga menyoroti bahwa sebelum tahapan pemilu 2024, penegakan hukum di Indonesia dinilai berada pada angka 7 hingga 8. Namun, menurutnya, nilai tersebut “jeblok” setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menanggapi kritik Ganjar dengan menyarankan agar Ganjar membahas isu ini langsung dengan pasangannya, Mahfud MD, yang menjabat sebagai Menko Polhukam di era Jokowi.
Di sisi lain, Prabowo Subianto, yang juga terlibat dalam pemilihan Presiden 2024, hanya tertawa saat ditanya wartawan tentang pernyataan Ganjar. Prabowo, yang saat itu berada di Lebak, Banten, untuk meresmikan titik sumber air bersih, tidak memberikan komentar langsung, hanya tertawa sambil mengedipkan sebelah matanya.
Kontroversi ini menyoroti perbedaan perspektif dalam penilaian penegakan hukum di Indonesia, dengan Ganjar Pranowo mengkritik penurunan standar, sementara TKN Prabowo-Gibran menegaskan tanggung jawab Menkopolhukam dan Menkumham, yaitu Mahfud MD dan Yasonna H. Laoly, yang merupakan cawapresnya dan Menteri Hukum dan HAM dari partai pengusungnya.
