Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mereka juga berupaya untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dengan tindakan konkret.
Pertama, mereka berencana untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat umum. Selain itu, mereka ingin mengembangkan pemahaman kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme. Mereka juga berharap untuk mengembangkan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan membuat Pancasila semakin relevan di kalangan kaum muda, generasi milenial, dan gen Z.
Kedua, terkait dengan penguatan demokrasi, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. Mereka juga ingin menegakkan kembali kebebasan akademik sebagai sarana pengembangan budaya ilmiah dan proses demokrasi yang taat prinsip. Selain itu, mereka berencana untuk menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.
Ketiga, terkait dengan penegakan HAM, Prabowo dan Gibran memiliki rencana untuk melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi. Mereka juga berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mereka juga ingin memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya. Selain itu, mereka berencana untuk memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dan marjinal lainnya. Terakhir, mereka akan memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.
