Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dianggap sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Tujuan reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjamin kondisi yang mendukung perkembangan dan kemajuan bangsa dalam berbagai bidang. Untuk mencapai hal tersebut, Prabowo dan Gibran memiliki komitmen yang kuat dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Reformasi politik diusulkan dengan mengatur sistem pendanaan politik yang independen dan transparan, serta membangun Single Identity Number (SIN) dan Sistem Informasi Administrasi dan Database Kependudukan. Di samping itu, pihak-pihak yang terkait juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, serta menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Sementara itu, dalam hal reformasi hukum, Prabowo dan Gibran berjanji untuk mendirikan Pusat Legislasi Nasional, mewujudkan penegakan hukum yang adil dan transparan, menegakkan supremasi hukum, meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan, serta memperkuat gerakan pemberantasan korupsi.
Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan terhadap penggunaan narkoba, perjudian, dan penyelundupan. Langkah-langkah tersebut termasuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, dan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.
Reformasi tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus, dengan berbagai usulan seperti meninjau pemekaran daerah administrasi, meningkatkan pendapatan negara, mendirikan Badan Penerimaan Negara baru, dan menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi.
Semua komitmen ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab, serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat menghambat perkembangan bangsa.
