Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan legislatif sudah semakin dekat. Tepat tanggal 14 Februari 2024, masyarakat akan memilih calon pemimpin negara dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Namun, terdapat tanda-tanda adanya politik uang dalam kontestasi politik tersebut. Hal ini dapat merugikan banyak pihak dan juga masyarakat yang akan menjadi korban. Salah satu Caleg Partai Hanura Dapil 6 Bangkalan, Jawa Timur, Holilih, mengaku bahwa di wilayahnya terjadi politik uang yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa. Bahkan, dirinya sudah menegur langsung dan melaporkan hal itu kepada pihak yang berwenang.
Holilih juga mengungkapkan kekecewaannya karena jika seorang pemimpin terpilih berdasarkan politik uang, yang paling dirugikan adalah rakyat. Hal ini dapat menimbulkan perilaku koruptif di masa mendatang.
Oleh karena itu, Holilih telah melaporkan politik uang di wilayah pemilihannya kepada bupati sebagai pemangku jabatan di wilayah Bangkalan. Ia berharap bupati dapat menegaskan aturan terkait perangkat desa yang diduga telah menerima sejumlah uang yang dapat merugikan banyak pihak.
Menyikapi protes yang dilakukan oleh Holilih, Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan keterlibatan perangkat desa tersebut. Mereka akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Panwas dan Kapolres untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikianlah berita ini disampaikan, semoga untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Google News SUARA INDONESIA.
