Petani di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, mengancam akan memboikot untuk membayar pajak pada pemerintah daerah. Mereka geram dengan kondisi penyaluran pupuk bersubsidi di beberapa desa yang disinyalir masih bermasalah.
Koordinator petani Kecamatan Pakem, Mahrus, menyatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya ada potensi permainan kios setempat. Sehingga para petani tidak menerima jatah pupuk bersubsidi yang seharusnya mereka terima.
Mahrus juga mengungkapkan bahwa sering kali petani di wilayahnya tidak diperbolehkan menebus pupuk bersubsidi meski sudah datang ke kios penyalur. Selain itu, ketika petani menebus pupuk bersubsidi tidak pernah mendapatkan nota transaksi dari kios, sehingga petani tidak memiliki bukti jika ada harga penebusan pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dari sini, Mahrus meminta agar Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dan Pupuk Indonesia mencabut izin dan mengganti kios dan distributor di wilayah tersebut. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan memboikot bayar pajak dan bahkan melakukan aksi turun jalan.
Yoyo Supriyanto, dari PT Pupuk Indonesia Jatim III, menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kios nakal yang berani menyelewengkan pupuk bersubsidi. Jika terbukti, izin kios akan dicabut.
Ketua KP3 Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yuliati, juga menegaskan bahwa kios-kios nakal yang menyelewengkan pupuk bersubsidi harus ditindak tegas karena menyangkut kepentingan petani dan penopang ketahanan pangan.
