Beyond the eight Quick Impact Programs, the government must focus on 17 key performance targets with priority programs to achieve the vision of a Golden Indonesia by 2045. These 17 targets are crucial as they represent the foundational stepping stones or absolute prerequisites for becoming a developed and prosperous nation. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan cara yang tepat, membekali diri dengan kemampuan untuk mengatasinya. Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan fundamental bagi kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan cermat. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program pertanian, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah target tambahan area panen tanaman sebesar 4 juta hektar ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, bila dianggap semuanya adalah sawah padi, akan ada tambahan 20 juta ton padi (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di ranah energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan avtur biofuel dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga hydro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, PLTMH harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana saat musim hujan. Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan wajib levi untuk keperluan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan terhadap kemampuan agen penerimaan negara, selain reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Agen Penerimaan Negara diharapkan akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat. Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Itu juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan isu sosial, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensinya. Oleh karena itu, membasmi kemiskinan harus menjadi tonggak kebijakan pemerintah. Tujuan yang kritis adalah memusnahkan kemiskinan ekstrim dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029. Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan mengatasi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran di kalangan keluarga. Sementara itu, pemerintah bertugas untuk menutup kesempatan bagi penyelundupan narkoba. Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi adalah penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan membutuhkan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang meluas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama bagi pemerintah. Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan sains dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan NGO. Inovasi akan mengikuti kemajuan dalam area-area tersebut. Dengan demikian, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk memupuk otonomi nasional. Target Prioritas 7: Menjaga Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Memperbaiki Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan penyelamatannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana endowmen budaya menjamin pelestarian budaya kita secara berkelanjutan. Program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di forum global. Memupuk ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial. Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan advokasi kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang layak. Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan hidup damai bisa dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan memperoleh penghormatan dalam hubungan internasional yang layak. Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kami terhadap target-target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian tujuan emisi gas rumah kaca Neto Nol. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air pada berbagai produk dan meningkatkan manajemen berkelanjutan tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepat mungkin. Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung kepada Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat memengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir diri secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka. Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Berkesehatan Bagi Komunitas Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan yang berkualitas, terjangkau, dengan sanitasi yang layak bagi mereka yang membutuhkan. Target yang menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah susun dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen milik publik) dan rusunawa (apartemen sewa publik). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negeri. Target Prioritas 13: Melanjutkan Keadilan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Modal Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Karakteristik, Independen Kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta wirausaha, adalah langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
