Haji Nanang Berkunjung untuk Menerima Rekomendasi dari Partai NasDem dan Menawarkan Kerjasama dalam Mengatur Visi dan Misi

Politik

Nanang Handono Prasetyo saat menyampaikan pandangannya tentang Jember di hadapan Ketua DPD NasDem Marsuki Abdul Ghofur. (Foto: Mahrus Sholih/Suara Indonesia)

SUARA INDONESIA, JEMBER- Bakal Calon Bupati (Bacabup) Nanang Handono Prasetyo, terus berikhtiar menjemput rekomendasi partai. Upaya ini menunjukkan bahwa mantan birokrat yang akrab disapa Haji Nanang tersebut serius maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember, November 2024 mendatang.

Setelah mengembalikan formulir pendaftaran di Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jember, Kamis (2/5/2024) kemarin, Haji Nanang mendatangi kantor DPD Nasional Demokrat (NasDem) Jember, di hari yang sama.

Kedatangan Haji Nanang bersama istri dan tim pemenangannya di kantor NasDem Jalan Brawijaya, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi tersebut, untuk mengambil formulir pendaftaran calon bupati. NasDem menjadi salah satu partai yang ia dekati, karena Haji Nanang mengaku punya pengalaman khusus dengan partai besutan Surya Paloh ini.

“Saat saya pertama kali datang ke Jember, partai yang pertama kali saya sowani adalah Partai NasDem. Dan ketua partai yang bertemu dengan saya adalah Ketua Partai NasDem,” ucapnya, sesaat sebelum menerima formulir pendaftaran.

Haji Nanang lantas bercerita pengalamannya selepas pensiun dari jabatan direktur di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Saat kembali ke tanah kelahirannya di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember, ia bersilaturahmi kepada sahabat-sahabat kecil semasa SD dulu.

Kala itu, sahabat-sahabatnya menyambut gembira kedatangan Haji Nanang. Hingga rencana awal dua hari di Jember, menjadi dua minggu. Selama dua pekan ini, kawan-kawannya mengajak ke sejumlah tokoh dan mengenalkannya ke mereka.

“Dari situlah saya mengerti bahwa saya diajak agar bersedia menjadi bupati. Dan perjumpaan dengan tokoh tersebut, akhirnya mengantarkan saya bertemu dengan Kakak Ketua Umum (DPP NasDem) Bapak Surya Paloh,” ujarnya.

Serangkaian pengalaman ini, Haji Nanang menyebut, yang mendorong dirinya mendaftar sebagai calon bupati lewat NasDem. Begitu mendengar kabar NasDem membuka pendaftaran, ia segera menyiapkan diri untuk berkomunikasi hingga mengambil formulir.

“Soal rekomendasi itu nanti, yang penting sekarang silaturahmi dulu. Dan saya akan patuh dan manut berkaitan dengan administrasi. Mudah-mudahan dalam rentang waktu yang disediakan, kami bisa penuhi,” tuturnya.

Tak hanya itu, Haji Nanang juga menyampaikan komitmennya di hadapan pengurus NasDem. Sebagai seseorang yang berlatar belakang birokrat, bukan politikus, dia akan mengajak kolaborasi semua partai pengusung dalam menyusun visi misi, termasuk mematangkan program kerja, serta program strategis ketika nanti terpilih menjadi bupati.

“Harmonisasi ini akan mencegah terjadinya konflik yang ekstrem antara eksekutif dan legislatif. Dan kerja di pemerintahan juga tidak akan terganggu karena ketidaksepahaman antara bupati dan legislatif,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPD NasDem Marsuki Abdul Ghofur menyambut baik tawaran Haji Nanang itu. Kata dia, rumusan visi dan misi hingga program kerja bagi calon bupati, menjadi sebuah keharusan. Karena partai merupakan kepanjangan tangan rakyat. Aspirasi yang disampaikan partai juga mewakili aspirasi pemilih di akar rumput.

“Jadi, mau melangkah apa partai pengusung diajak berembuk. Dan partai tidak akan menutup diri, selalu siap diajak musyawarah. Jangan lantaran sudah ada wakil di DPRD, kemudian partai ditinggalkan,” tuturnya.

Sementara terkait pendaftaran Haji Nanang, Marsuki menerangkan, setelah berkas diserahkan kembali hingga batas akhir pendaftaran 7 Mei nanti, pihaknya akan melakukan penelitian kelengkapan berkas. Seperti surat permohonan, data diri, hingga lampiran hasil survei.

Setelah semua dinyatakan komplit dan lolos administrasi, berkas bakal dikirim ke DPW Jawa Timur dan DPP di Jakarta. Semua calon bakal mengikuti penyaringan terakhir pada 14-17 Mei untuk menjalani psikotes dan wawasan kebangsaan.

Selanjutnya, selambat-lambatnya pada 1 Agustus, SK rekomendasi akan turun dari DPP. Soal siapa yang ditunjuk jadi calon bupati, sepenuhnya menjadi kewenangan DPP. “Dan semua calon wajib melampirkan hasil survei. Ada sembilan lembaga survei yang telah ditetapkan DPP. Mau pakai yang mana, terserah bakal calon,” pungkasnya. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA