Prabasonta
– 29 Agustus 2024 | 23:08 – Dibaca 655 kali
Sukriyanto, Ketua Tim Pemenangan Bonus, meminta Bawaslu maupun KPU tindak ASN yang terlibat politik praktis. (Foto: Ery Pramudya/Suara Indonesia)
SUARA INDONESIA, MADIUN – Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Madiun mencuat. Ada sebagian oknum yang ditengarai terlibat politik praktis dengan mendukung calon tertentu.
Dugaan ini disampaikan Sukriyanto, Ketua Tim Pemenangan Bonnie Laksmana dan Bagus Rizky Dirnawan, saat pendaftaran di KPU Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (29/8/2024). Dia berpesan kepada Bawaslu Kota Madiun supaya lebih jeli dan teliti karena ada potensi ASN terlibat politik praktis.
“Pasangan Bonus sudah membangun pasukan dan tim advokasi yang terdiri dari praktisi hukum yang tidak gemen-gemen. Artinya, demokrasi ini perlu kita antarkan ke demokrasi yang bermartabat. Jadi, hal-hal yang tidak benar harus kita sanksi,” terangnya.
Sukriyanto berharap Bawaslu Kota Madiun menindak tegas ASN yang ikut bermain politik praktis. Harus diberikan sanksi. Contohnya salah seorang lurah dan camat di kota setempat, mereka terindikasi terlibat praktik politik praktis.
Kepada awak media, Bonnie Laksmana menyampaikan hal senada. Dia meminta, baik KPU maupun Bawaslu Kota Madiun, agar melakukan tindakan tegas bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN. “Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tim pemenangan, harus ditindak tegas,” pungkas Bonnie. (*)
Pewarta: Ery Pramudya
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Prabasonta |
| Editor | : Mahrus Sholih |
