Redaksi
– 06 September 2024 | 23:09 – Dibaca 686 kali
Agenda pertemuan petani dan asosiasi kios pupuk membahas penolakan wacana BLP di salah satu rumah makan di Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024). (Foto: Istimewa)
SUARA INDONESIA, JEMBER – Wacana pengalihan subsidi pupuk menjadi bantuan langsung petani (BLP) yang digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mendapat penolakan di tingkat daerah.
Di Jember contohnya, para petani yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), serta Asosiasi Kios Pupuk, sepakat menolak wacana tersebut.
Mereka menilai, subsidi dalam bentuk bantuan langsung itu kontraproduktif dan rentan meleset dari sasaran. Sebab, selain data petani yang hingga kini masih amburadul, di tingkat bawah juga ada klaster petani. Seperti petani pemilik sawah, petani penyewa, petani penggarap dan buruh tani.
Belum lagi soal peralihan hak kelola sawah, baik melalui jual beli, gadai atau sewa menyewa. Padahal, yang masuk dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) adalah pihak pertama. Dan e-RDKK inilah yang selama ini menjadi acuan pemerintah menggelontorkan pupuk subsidi ke petani.
“Lalu bantuan itu disalurkan kepada siapa? Apakah petani pemilik sawah, penggarap atau penyewa. Dan semisal adalah peralihan hak kepemilikan sawah, lantas siapa yang berhak menerima? Pemilik pertama atau pembeli sawahnya?” ucap Hendro Handoko, Sekretaris KTNA Kabupaten Jember, usai menggelar pertemuan dengan para petani dan Asos…
