Anggota Komisi VII DPR RI Bersama ESDM Bantu Warga Tuban Mendapatkan Akses Listrik Gratis
SUARA INDONESIA, TUBAN – Upaya membantu masyarakat kurang mampu yang belum bisa mengakses listrik terus dilakukan. Salah satunya oleh anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari yang bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Anggota Komisi VII yang akrab disapa Ratna ini, memberikan bantuan pasang baru listrik (BPBL) secara gratis ke masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah Kabupaten Tuban. Penyalaan pertama program BPBL ini secara simbolis dilakukan usai acara sosialisasi di Desa Talangkembar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu (22/09/2024).
Ratna mengatakan, BPBL ini merupakan salah satu program andalan Komisi VII bekerjasama dengan ESDM. Program tersebut disebutnya sangat dibutuhkan masyarakat.
“Alhamdulillah BPBL ini program andalan kami di Komisi VII. Program ini diinisiasi dari tahun 2022 dan insyallah sampai tahun 2025. Tapi kami berharap program ini terus dilaksanakan sampai benar-benar Indonesia menyala,” kata Ratna kepada wartawan.
Menurutnya, sejak program ini berjalan di Kabupaten Tuban sudah ada sekitar 10.473 penerima manfaat BPBL. “Tapi kami masih ada waiting list (sudah masuk dalam daftar tunggu yang diprioritaskan) di Kabupaten Tuban sekitar 3.500. Semoga segera direalisasikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Heru Setiawan menyatakan, pada 2024 ini ditargetkan 26.605 masyarakat kurang mampu di Jawa Timur akan teraliri listrik secara gratis melalui Program BPBL.
“Pada akhir 2022 dan 2023, penerima bantuan untuk Provinsi Jawa Timur masing-masing mendapatkan 18.071 dan 20.250 rumah tangga. Dan pada tahun ini, telah ditetapkan sebanyak 19.261 rumah tangga dan akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga sesuai dengan target sebesar 26.605 rumah tangga,” ujar Heru.
Heru menyampaikan, program yang telah dijalankan sejak 2022 ini tetap berlanjut pada 2024 dengan target 150.000 rumah tangga se-Indonesia.
“Program BPBL ini gratis dan tidak dipungut biaya. Sehingga jika penerima manfaat menemukan pungutan liar bisa melaporkan ke Kementerian ESDM melalui contact center 136,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Staf Ahli Direksi PT PLN (Persero) Priyo Wurianto menambahkan, calon penerima manfaat BPBL harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Selain itu, juga daerah yang berada di wilayah 3T atau berdasarkan hasil validasi rumah tangga oleh kepala desa.
“Program ini juga salah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik ke seluruh nusantara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memberikan 900 VA bagi Rumah Tangga (RT) miskin belum berlistrik yang terdaftar dalam DTKS,” ujar Priyo.
Sementara Lasiman (53), penerima manfaat BPBL di Kabupaten Tuban mengungkapkan, rasa terima kasih mereka kepada pemerintah atas bantuan listrik gratis yang diberikan. Sebelumnya, mereka harus menyalur listrik dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Senang sekali bisa mendapatkan bantuan ini, sangat bermanfaat,” ungkapnya.
Lasiman mengucap syukur karena program ini sangat membantu ia dan keluarganya dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama di malam hari ketika kebutuhan akan penerangan sangat penting.
“Syukur bisa dapat pasang listrik ini, bisa untuk penerangan masak iwak (ikan) pada malam hari,” ucap Lasiman. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
Pewarta: Irqam
Editor: Mahrus Sholih
Tag
Share
