Rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Banyuwangi 2025 terus berlanjut. DPRD bersama OPD mitra kerja sedang memeriksa penyerapan anggaran.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, mengatakan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih memiliki tingkat serapan anggaran yang rendah. Hal ini disampaikan saat pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 pada Senin, 14 Oktober 2024.
Rata-rata serapan anggaran OPD mitra kerja masih sekitar 60 persen, namun ada juga yang sudah mencapai 90 persen. Beberapa OPD yang memiliki serapan anggaran rendah antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 64,89 persen, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 59,64 persen, serta Dinas Sosial 62,92 persen.
Faktor utama rendahnya serapan anggaran adalah terkait alokasi gaji dan tunjangan pegawai yang belum terserap sepenuhnya. Untuk belanja daerah tahun 2025 diperkirakan akan turun menjadi Rp. 2,35 triliun dari Rp. 3,42 triliun pada tahun 2024, menurun sebesar 31,25 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 22,36 miliar.
Hasil rapat ini akan dilaporkan kepada Badan Anggaran sebagai masukan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 bersama TAPD.
