Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah landasan hukum yang mengatur kegiatan pers di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat, didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dalam undang-undang tersebut, terdapat penjelasan mengenai definisi pers, ruang lingkup kegiatannya, asas, fungsi, hak, kewajiban pers, perlindungan dan kebebasan wartawan, serta ketentuan bagi perusahaan pers.
Pers dalam Undang-Undang Pers dijelaskan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik dalam berbagai bentuk media. Pers memiliki hak untuk mencari, memiliki, dan menyampaikan informasi, namun juga memiliki kewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma yang berlaku. Di samping itu, undang-undang ini juga menetapkan perlindungan bagi wartawan dan kebebasan untuk menolak mengungkapkan identitas sumber berita.
Dalam hal ini, Dewan Pers dibentuk sebagai lembaga independen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers memiliki beberapa fungsi utama, termasuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Sanksi dan ketentuan pidana diatur dalam undang-undang ini untuk menjaga ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
Undang-Undang Pers juga mencakup ketentuan peralihan yang menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lama tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dengan demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan hukum yang mendukung terciptanya media independen, informatif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis.
