Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia menjadi fokus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mendukung transisi energi jangka panjang. Hal ini dikemukakan dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero). Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan kompleksitas pengembangan energi nuklir di Indonesia, yang membutuhkan perencanaan yang matang.
Pemanfaatan nuklir di Indonesia saat ini masih terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, energi nuklir dianggap sebagai solusi utama dalam pengembangan energi bersih. Meski begitu, ada tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan PLTN, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait.
Sebagai langkah strategis, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan untuk merumuskan rekomendasi kepada Presiden terkait pengembangan PLTN. Pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir menjadi strategi yang akan dilakukan.
Tantangan dalam pengembangan PLTN tidak hanya bersifat teknis tetapi juga melibatkan isu sosial dan politik, menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami. Meskipun gagasan pembangunan PLTN sudah ada sejak 20 tahun lalu, masih terkendala oleh berbagai isu politik dan teknis. Hal ini menunjukkan perlunya keterlibatan semua pihak untuk mengatasi tantangan yang ada.
