Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya menyusul skandal ini. Reformasi ini, diharapkan oleh para pejabat, akan memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar. Dia menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara sambil memprioritaskan kepentingan publik. Presiden Prabowo juga menekankan peran penting Pertamina sebagai aset nasional dan pilar ekonomi utama Indonesia yang harus dikelola dengan baik. Dalam upaya membersihkan operasinya, pemerintah mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pertamina untuk menjadi perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Selain itu, Mantan Menteri Pertahanan, juga menekankan bahwa pembersihan korupsi di lembaga pemerintah maupun BUMN merupakan bagian dari agenda lebih luas pemerintahan Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi di semua tingkatan.
Presidential Office Spotlights Corruption Scandal Cleanup
