Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi paramiliter yang didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. PP awalnya bernama Pemuda Patriotik dan merupakan sayap pemuda dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang didirikan oleh tiga perwira tinggi TNI, yaitu A.H. Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto. Mereka bertujuan untuk melawan ancaman komunisme yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) serta memegang teguh ideologi Pancasila sebagai landasan bangsa.
Seiring dengan perkembangan IPKI, Pemuda Patriotik berganti nama menjadi Pemuda Pancasila. Selain itu, muncul beberapa sayap organisasi seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila yang dibentuk untuk menghadapi kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan PKI. Pada awal Orde Baru, IPKI menjadi partai politik dan berpartisipasi dalam Pemilu 1971. Namun, terjadi perpecahan internal yang menyebabkan IPKI bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sementara PP berafiliasi dengan Golkar yang saat itu dominan dalam pemerintahan.
Pada tahun 1981, diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pemuda Pancasila di Cibubur. Dalam pertemuan ini, Japto Soerjosoemarno terpilih sebagai Ketua Umum PP dan terus memimpin hingga saat ini.
PP memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia terutama pada 1965 saat terjadi kudeta yang berujung pada penggulingan pemerintahan Presiden Soekarno. Organisasi ini terlibat dalam pembantaian terhadap simpatisan PKI. Selama Orde Baru, PP mendukung kebijakan pemerintahan Soeharto dan berkembang pesat dengan dukungannya terhadap Golkar. Mereka terus bertahan dan beradaptasi setelah berakhirnya Orde Baru.
Meskipun kontroversi melingkupi PP, mereka aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki beberapa prestasi nasional. Beberapa prestasi termasuk pemecahan rekor MURI, inisiasi sajadah anti COVID-19, dan bantuan korban erupsi Gunung Semeru. Sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dan kompleks, PP tetap menjadi elemen penting dalam dinamika sosial dan politik Indonesia.
