Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk mengatasi paradoks yang ada di Indonesia. Meskipun negara ini kaya akan sumber daya alam, seperti deposit nikel terbesar di dunia dan pasar sawit dunia, masih terdapat ketimpangan yang perlu diatasi. Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk mengakhiri paradoks ini dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945. Dengan didirikannya Danantara, sebuah lembaga investasi baru, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Melalui konsolidasi kekayaan negara dan kekuatan lewat Danantara, diharapkan pembangunan sektor strategis seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak dapat dipercepat. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, Indonesia berharap bisa mencapai tujuan sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045. Melalui peluncuran Danantara sebagai bagian perayaan ulang tahun ke-80 Indonesia, diharapkan lembaga ini bisa menjadi penggerak utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Hilirisasi sumber daya alam dianggap sebagai kunci untuk kemajuan yang lebih baik dan percepatan pembangunan yang signifikan, sebagai langkah Indonesia untuk mengakhiri paradoks yang sudah lama menjadi masalah di negara ini.
