Keperluan Reformasi Intelijen Indonesia dalam Mengantisipasi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyelenggarakan pertemuan diskusi terbatas dengan topik Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi tersebut melibatkan cendekiawan, peneliti, dan praktisi untuk membicarakan tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi yang berlangsung mempertimbangkan urgensi penguatan lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih responsif terhadap ancaman global. Yudha Kurniawan, seorang dosen di Universitas Bakrie yang menjadi moderator, menegaskan bahwa reformasi ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk perubahan kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, mengungkapkan bahwa keberhasilan lembaga intelijen bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman cepat. Rizal menekankan bahwa BIN perlu mengadopsi Model Threat-Based Intelligence untuk mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Di tengah transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis ancaman menjadi sangat penting. Rizal menyoroti bahwa kondisi ekonomi yang belum stabil menunjukkan bahwa intelijen belum berjalan optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Awani Yamora Masta, seorang peneliti dari Center for International Relations Studies, menegaskan bahwa keefektifan badan intelijen sangat dipengaruhi oleh proses rekrutmen dan penempatan personel. Proses rekrutmen harus didasarkan pada kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang, bukan hanya berdasarkan affiliasi politik.
Negara maju memiliki seleksi ketat untuk personel intelijen yang mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, dan kecocokan dengan dunia intelijen. Namun, beberapa tahun terakhir, terjadi politisasi dalam rekrutmen di Indonesia, yang berpotensi merusak profesionalisme BIN.
Selain itu, kultur intelijen yang menjaga kerahasiaan sekarang diuji oleh keterbukaan informasi. Kritik terhadap penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara semakin meningkat. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar intelijen yang bekerja dengan tidak mencolok.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan agar BIN tidak salah menggunakan kewenangannya. Salah satu masalah besar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Negara lain memiliki mekanisme oversight atau pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Indonesia sebaiknya mempertimbangkan pembentukan komite di DPR atau audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.
Ekspansi fungsi intelijen di lembaga lain seperti kejaksaan dan badan maritim harus diawasi secara ketat. Fungsi intelijen di lembaga-lembaga tersebut seharusnya hanya berkaitan dengan pengumpulan informasi dan analisis, bukan untuk intervensi politik atau hukum.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Menerapkan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi ancaman.
Reformasi rekrutmen dengan fokus pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi lembaga dengan rekrutmen berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.
Meningkatkan mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi intelijen untuk memastikan transparansi dan efisiensi anggaran.
Dengan demikian, Reformasi Intelijen Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan internasional.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
