Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengonfirmasi bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia tahun ini tetap dalam batas yang tertentu dan menyerukan agar rakyat dan pelaku pasar tetap tenang. Sri Mulyani menekankan bahwa program Presiden yang termasuk dalam APBN sudah termasuk dalam perencanaan, seperti pembangunan desa dan koperasi desa, serta penataan penggunaan dividen Danantara. Target defisit APBN untuk tahun 2025 dipertahankan sekitar 2,5% terhadap PDB atau sebesar Rp 616,2 triliun dengan menjaga belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun.
Selain itu, Sri Mulyani juga menanggapi kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump kepada berbagai negara, termasuk Indonesia, dimana ia menilai bahwa kebijakan tersebut lebih didorong oleh kepentingan bisnis AS daripada dasar ekonomi yang kuat. Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya Trump untuk menjaga keseimbangan perdagangan AS dengan negara lain, namun tetap kurang didukung oleh landasan ekonomi yang solid.
