Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga intelijen utama di Indonesia yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi intelijen baik di dalam maupun luar negeri sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Keberadaan BIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertujuan untuk menjaga keamanan nasional melalui fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi.
Sebagai lembaga intelijen utama negara, BIN memiliki beberapa tugas pokok yang diatur dalam Pasal 29 UU 17/2011, antara lain melakukan pengkajian kebijakan nasional, menyampaikan produk intelijen kepada pemerintah, merencanakan dan melaksanakan aktivitas intelijen, membuat rekomendasi terkait pihak asing, serta memberikan saran dan rekomendasi pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam mendukung tugasnya, BIN diberikan wewenang seperti menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen, menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, membentuk satuan tugas khusus, dan melakukan kegiatan penyadapan serta penggalian informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
BIN berhubungan langsung dengan Presiden dan produk intelijen yang dihasilkan BIN menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Meskipun informasi intelijen bersifat rahasia, BIN tetap menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, independensi, dan profesionalisme dalam pelayanan kepada pemerintah.
Dukungan hukum yang kuat untuk keberadaan BIN mencakup Pasal 4 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN. Melalui dasar hukum yang kuat tersebut, BIN dapat menjalankan peran pentingnya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil.
