Pimpinan DPR telah merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang akan bertemu dengan mereka besok. Beberapa isu yang dibawakan oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan hari ini, DPR menjamin melakukan tinjauan komprehensif, termasuk tunjangan dan transparansi institusi, sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan bertemu untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Mereka menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset berkaitan dengan beberapa undang-undang lain dan harus menghindari tumpang tindih. Setelah revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP terbuka untuk masukan publik, namun DPR telah meminta kepemimpinan Komisi III untuk menghormati batas waktu, karena konsultasi telah luas dan panjang. Mereka berharap RUU KUHAP akan diselesaikan sebelum akhir sesi ini sehingga dapat langsung melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset.
Reformasi komprehensif di DPR dikerjakan oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi tekad bersama dari seluruh anggota untuk mempelajari masa lalu dan mendasarkan evaluasi ke depan.
