Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berkolaborasi dengan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, dalam mengawal rencana percepatan rekonstruksi Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar di akhir Agustus. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, turun tangan meninjau lokasi bersama rombongan pada Selasa, 16 September 2025. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi ketika sebelum pembangunan ulang dimulai dan mengevaluasi kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa gedung lama yang dibangun pada tahun 1986 telah mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, rekomendasi untuk melakukan rekonstruksi penuh sesuai dengan usulan Wali Kota diberikan. Sedangkan berdasarkan evaluasi, gedung tambahan yang dibangun pada 2024 hanya mengalami kerusakan ringan sehingga cukup direhabilitasi. Namun, proses rekonstruksi gedung utama akan melewati serangkaian tahapan administratif untuk menjamin kesesuaian dengan regulasi terkini.
Wali Kota Makassar menyambut baik langkah pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan kembali gedung DPRD yang modern, aman, dan sesuai dengan standar kebencanaan terbaru. Pembangunan gedung baru diharapkan dapat selesai pada Desember 2025, dengan Pemkot Makassar siap memantau setiap tahapan pelaksanaannya. Selain itu, sinergi antara pusat dan daerah dianggap sebagai kunci utama agar proses rekonstruksi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Meski estimasi biaya rekonstruksi gedung baru mencapai ratusan miliar, Pemkot Makassar telah mengajukan konsep pembangunan sebanyak 10 lantai dengan biaya yang sudah diproyeksikan.
Dengan adanya peningkatan anggaran ini, diharapkan gedung DPRD Kota Makassar dapat segera berfungsi kembali dalam waktu yang singkat. Evaluasi akan terus dilakukan oleh tim teknis Kementerian PU untuk memastikan keamanan dan kualitas konstruksi gedung yang direncanakan. Keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna gedung menjadi prioritas utama dalam upaya rekonstruksi ini.
