APBD Bontang 2024 Tembus Rp2,1 Triliun
Suasana penandatangan APBD Kota Bontang dalam rapat Paripurna di Gedung 3 Dimensi, Selasa (28/11/2023)
SUARA INDONESIA, BONTANG- APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Bontang tahun 2024 akhirnya ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi selama kepemimpinan Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Peningkatan APBD ini tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Bontang. Pasalnya, hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan APBD Bontang adalah penerimaan dana bagi hasil transfer yang cukup besar dari dana perimbangan. Selain itu, Bontang juga berhasil mendapatkan dana sebesar 1% dari daerah pengolah. Dengan dukungan dana tersebut, APBD tahun anggaran 2024 berhasil meraih kenaikan yang signifikan.
“Kalau dibilang strategis ya tidak, memang kan kita mendapat dana bagi hasil dana transfer yang besar ya dari dana perimbangan, kemudian dapat dana 1% daerah pengolah itu kita dapat,” ujar Andi Faiz usai rapat Paripurna di Gedung 3 Dimensi, Selasa (28/11/2023) dini hari.
“Hal Ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan yang kita catat dalam APBD, baik pada APBD-perubahan maupun saat ini, APBD-murni,” imbuhnya.
Politisi Golkar ini juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berharap bahwa penambahan APBD tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Bontang pada tahun mendatang.
“Alhamdulillah di murni ini, dan kita berharap juga di APBD 2024 nanti ditutupnya tentu menembus 3 triliun. Di penghujung tahun nanti di perubahan kita ada penambahan lagi,” imbuh Andi Faiz.
Peningkatan APBD Bontang ini tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat. Dengan anggaran yang lebih besar, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Berikut adalah rincian APBD Bontang tahun 2024:
* Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp240 miliar
* Pajak Daerah: Rp146,8 miliar
* Retribusi Daerah: Rp5,6 miliar
* Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp4,1 miliar
* Lain-lain PAD yang Sah: Rp92,3 miliar
* Pendapatan Transfer: Rp1.724,7 miliar
* Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Rp1.478,1 miliar
* Pendapatan Transfer Antar Daerah: Rp246,7 miliar
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan APBD Bontang sebesar Rp2,1 triliun tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Pasalnya, hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah satu kebutuhan masyarakat yang diharapkan dapat terpenuhi dengan peningkatan APBD ini adalah kualitas pelayanan publik. Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Bontang.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat Bontang.
Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap mobilitas dan kenyamanan masyarakat Bontang.
Peningkatan APBD Bontang juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di Bontang.
Dengan demikian, peningkatan APBD Bontang merupakan harapan baru bagi masyarakat. Dengan anggaran yang lebih besar, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
