Di Jawa Timur, olahraga rekreasi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai Rp 2 triliun. Namun, di balik potensi ini, terdapat masalah krusial yang perlu diatasi, yaitu diskriminasi anggaran dan krisis integritas kepemimpinan. Ali Yusa, Dewan Pendidikan Jawa Timur dan pengurus SUP Jatim, menyoroti bahwa pengembangan olahraga rekreasi belum optimal sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan. Regulasi yang tumpang tindih antara olahraga prestasi dan olahraga rekreasi di tingkat pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam pembinaan olahraga rekreasi. Meskipun KORMI sebagai organisasi olahraga resmi masih tergolong baru dibanding KONI, namun memiliki potensi besar yang sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan. Stand Up Paddle (SUP) menjadi salah satu contoh cabang olahraga yang berkembang pesat di pesisir Jawa Timur, yang berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Namun, perlakuan diskriminatif dan krisis kepemimpinan di dalam KORMI Jatim menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Diperlukan integritas dan sportivitas dalam kepemimpinan KORMI untuk membangun kepercayaan publik dan pemerintah, serta mencegah olahraga rekreasi dari tercoreng oleh persoalan kepemimpinan. KORMI diharapkan tidak mengulangi pola lama dan dapat mengembangkan potensi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan dengan dukungan pemerintah yang sejalan dan tanpa diskriminasi.
KORMI Jatim: Diskriminasi Anggaran atau Krisis Kepemimpinan?
