Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Pada kondisi ini, pengendalian keamanan dan ketertiban dialihkan ke pihak militer karena situasi memerlukan penanganan khusus. Penyebab diberlakukannya darurat militer bisa berasal dari ancaman pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, bahaya perang, pelanggaran wilayah negara, atau kondisi khusus yang membahayakan negara. Dampak dari darurat militer termasuk pembatasan hak sipil, penguasaan properti dan infrastruktur, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, dan penegakan hukum yang ketat.
Sejarah penerapan darurat militer di Indonesia juga pernah terjadi. Contohnya adalah di Timor Timur pada tahun 1999 dan di Aceh antara tahun 2003-2004. Meskipun darurat militer bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, penerapannya dapat membawa konsekuensi luas seperti pembatasan hak-hak sipil dan gangguan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus melalui pertimbangan matang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
