Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti sejumlah poin penting dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan utama, dengan Fraksi PKB memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk efisiensi anggaran. Salah satu inisiatif yang mendapat apresiasi adalah program RANTAS (Jalan Tuntas) yang digagas oleh Bupati Bondowoso.
Fraksi PKB juga memberikan tanggapannya terkait bidang ketenagakerjaan dan kesehatan, dengan kebijakan Bupati Bondowoso untuk tidak merumahkan pegawai Non-ASN non-database disambut baik. Mereka juga mendukung adendum kerja sama dengan BPJS Kesehatan guna mendukung program Universal Health Coverage (UHC). Namun, mereka menyarankan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data JKN PBI yang dinonaktifkan dan mendorong rumah sakit swasta untuk berkontribusi melalui CSR.
Pentingnya akurasi data kependudukan juga disorot, dengan Fraksi PKB meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk rutin memperbarui data penduduk, terutama untuk warga yang telah meninggal. Fraksi PKB juga mempertanyakan dampak dari kegiatan di Alun-alun Bondowoso terhadap peningkatan kunjungan wisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menekankan bahwa setiap pejabat publik harus mengutamakan pelayanan kepada rakyat.
Artikel ini disusun oleh Bahrullah dan diedit oleh Mahrus Sholih.
