Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, terutama jika dilihat dari skor anak-anak Indonesia di Programme for International Student Assessment (PISA) yang mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan sains. Skor PISA Indonesia tetap jauh di bawah rata-rata negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) selama dua dekade terakhir.
Menurut analisis Bank Dunia tahun 2018, 55 persen anak usia sekolah di Indonesia tidak mampu membaca dengan baik atau functionally illiterate. Tanpa adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan gizi dan pendidikan, Indonesia akan membutuhkan waktu 200 tahun untuk mengejar ketertinggalan skor PISA dari rata-rata negara-negara anggota OECD.
Sebanyak 41 persen anak usia sekolah di Indonesia berangkat sekolah dalam keadaan lapar dan hal ini sangat memengaruhi prestasi anak-anak di sekolah. Data Riskesdas Kemenkes RI juga menunjukkan bahwa 41 persen anak usia sekolah dan remaja di Indonesia tidak pernah sarapan, sedangkan sebanyak 58 persen anak usia sekolah memiliki pola makan yang tidak sehat.
Salah satu program yang diusulkan adalah program makan gratis di sekolah dan bantuan gizi untuk ibu hamil melalui PAUD serta Posyandu. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu Indonesia memanfaatkan bonus demografi serta mengatasi masalah stunting yang masih menjadi masalah besar di Indonesia.
Walaupun anggaran untuk memberikan makan siang gratis di sekolah cukup besar, program ini seharusnya tersedia. Data dari Indonesia Food Security Review (IFSR) menunjukkan bahwa ratusan negara lain mampu membiayai program makan siang gratis dari APBN mereka. Jika rasio belanja pemerintah Indonesia terhadap PDB setara dengan negara lain, maka APBN pada tahun 2024 seharusnya dapat mencapai Rp 6.380 triliun atau naik hampir dua kali lipat.
Implementasi program makan siang di sekolah memerlukan anggaran sekitar 30 miliar dollar AS, yang setara dengan Rp 450 triliun atau sekitar 2 persen dari PDB Indonesia. Untuk membiayai program-program pembangunan dan pemerataan, Pemerintahan mendatang perlu meningkatkan rasio pendapatan negara hingga 23 persen dari PDB dengan melakukan digitalisasi pajak menggunakan big data dan AI serta memanfaatkan pajak ekspor.
Program ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen dan menciptakan setidaknya 1,8 juta lapangan kerja permanen baru. Dengan manfaatnya yang besar, program makan siang gratis di sekolah layak untuk diperjuangkan karena manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi berikutnya. Pergi ke sekolah harus membuat pikiran dan perut kenyang. [sumber](https://prabowosubianto.com/tidak-ada-siswa-berprestasi-yang-kelaparan-apbn-untuk-makan-siang-gratis-esensial-untuk-tingkatkan-prestasi-siswa/)
