Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, namun sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini disebut sebagai Paradoks Indonesia. Ketika kita membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 30 tahun terakhir dengan negara lain seperti Tiongkok dan Singapura, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 13 kali lipat, sementara Tiongkok tumbuh 46 kali lipat dan Singapura tumbuh 19,5 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia belum memadai.
Tiongkok berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip state capitalism, di mana semua cabang produksi penting dan sumber daya alam dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi negara. Di sisi lain, Indonesia cenderung menyerahkan pengelolaan ekonomi ke mekanisme pasar, sehingga tidak menjalankan prinsip kapitalisme negara.
Saat ini, perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang super kaya, atau yang sering disebut sebagai ‘para oligark’, yang memiliki kekuasaan yang berlebih dan menentukan kehidupan ekonomi dan politik bangsa ini. Pemerintahan yang dipimpin oleh oligarki membuat keputusan politik yang mempengaruhi kemiskinan rakyat Indonesia.
Untuk mengatasi masalah ini, kita harus mengelola kekayaan negara dengan baik melalui keputusan politik yang tepat. Kita harus menjadi bangsa yang kuat, bukan hanya pembeli, tetapi juga pembuat. Paradoks Indonesia dapat diatasi melalui kepemimpinan yang arif, kebijakan yang benar, dan pemerintahan yang bersih.
Agar Indonesia keluar dari perangkap negara menengah, pertumbuhan ekonomi harus mencapai dua digit secara berkelanjutan, yang diawali dengan pertumbuhan rata-rata 7% selama 5 tahun. Ini akan membuat Indonesia keluar dari kondisi middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan atas. Jika pertumbuhan ekonomi kita tidak mencapai angka tersebut, kita tidak akan berhasil bersaing dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, ini adalah tugas besar yang harus kita hadapi sebagai bangsa.
