Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap bersiap untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini terbukti dengan upaya Pendidikan Antikorupsi yang saat ini digalakkan oleh Inspektorat setempat.
Dalam pelaksanaannya, Inspektorat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melibatkan narasumber dari Kejaksaan Negeri, Polresta, dan Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangunan Integritas (KOMPAK).
Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap, Aris Munandar, menyatakan bahwa Pendidikan Antikorupsi ini merupakan langkah nyata Pemkab Cilacap dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Aris menegaskan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang unggul, dengan pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang tinggi. Melalui pemahaman dan kesadaran akan bahaya korupsi, diharapkan ASN dan pemerintahan setempat dapat bersih dan melayani dengan baik.
Lebih lanjut, Aris juga menyoroti peran keluarga dalam pencegahan korupsi, sehingga upaya tersebut juga melibatkan keluarga dan bukan hanya pejabat dan ASN. Kabupaten Cilacap masih berada di zona kuning berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023, namun diharapkan dapat meningkatkan skornya menuju zona hijau.
Sebelumnya, Pemkab Cilacap telah melaksanakan sosialisasi antikorupsi bersama KPK, melibatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kali ini, dilakukan Pendidikan Antikorupsi yang diikuti ratusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di setiap instansi. Semoga dengan upaya ini, integritas dan pemerintahan yang bersih dapat terus ditingkatkan.
