H. Ahmad Dhafir Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso
SUARAINDONESIA, BONDOWOSO- H. Ahmad Dhafir Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menegaskan calon wakil bupati (Cawabup) terpilih mendampingi KH Abdul Hamid Wahid atau Ra Hamid di bupati. Pemilihan umum (Pilkada) 2024 akan mengambil nama berdasarkan hasil musyawarah ulama.
Demikian disampaikan H. Ahmad Dhafir kepada sejumlah media, Kamis (11/7/2024) usai DPC PPP Bondowoso mengumumkan nama calon Cawabup yang dicalonkan mendampingi Ra Hamid mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Lebih lanjut H. Ahmad Dhafir menjelaskan, jargon PKB adalah dari ulama untuk bangsa, sehingga pada Pilkada Bondowoso 2024, PKB tetap konsisten menghadirkan calon bupati berdasarkan musyawarah para ulama. Terutama para ulama yang menjadi teladan masyarakat Bondowoso.
“Saya selaku Ketua DPC PKB menghormati apa yang diputuskan DPC PPP Bondowoso. Namun PKB pada Pilkada Bondowoso 2024 masih konsisten mengusung format kesepakatan para masyaikh, khususnya para masyaikh yang menjadi teladan masyarakat Bondowoso. Kenapa PKB harus menggunakan musyawarah ulama?, karena jargon PKB dari ulama untuk bangsa,” ujarnya.
H. Ahmad Dhafir mengingatkan masyarakat untuk tidak mempermasalahkan bila para ulama lengah dalam politik Pilkada.
Menurutnya, ulama juga mempunyai kontribusi dan berhak menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan para ulama.
Dhafir mengatakan, peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat besar, dikenal dengan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) mulai dari KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, hingga KH As’ad Syamsul Arifin hingga diangkat menjadi pahlawan nasional, maka itu sudah membuktikan bahwa pengakuan Negara terhadap para ulama yang turut serta memperjuangkan bangsa Indonesia, hingga kemerdekaan.
“Di saat Indonesia sudah merdeka, maka tidak salah jika para ulama ikut terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga negara yang sudah merdeka ini, sekaligus untuk menunaikan kemerdekaan. Nah itu yang menjadi pertimbangan PKB, kenapa harus mengusung calon pemimpin dengan ijin para ulama. Tidak disetujui, kalau disetujui siapapun yang datang kepada ulama pasti disetujui, namun yang kami maksud adalah apa yang diamini oleh KH Achmad Azaim Ibrahimy, diamini oleh KH Moh. Zuhri Zaini, dan diamini oleh KHR Kholil As’ad Syamsul Arifin. Nama yang disepakati mereka akan kami terima, tanpa bertanya lagi siapa,” ujarnya.
Selain itu, kata Dhafir, PKB juga akan berkoalisi dengan partai politik yang mempunyai niat yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, partai itu dipilih oleh rakyat, maka partai itu mendapat kursi di DPR dan tentunya kepercayaan rakyat bisa terpelihara.
Rakyat memilih wakil di DPR, bagaimana wakil yang terpilih bisa mewakili keinginan dan aspirasi rakyat. Ketika memilih bupati, bagaimana bupati setelah terpilih bisa mengabdi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pembangunan, memenuhi kebutuhan pokok dan lain sebagainya.
Menurutnya, bidang itu adalah bidang yang mempunyai kesamaan kepentingan, cita-cita, dan niat untuk mengabdi kepada rakyat, sehingga selanjutnya PKB ingin bekerjasama dengan pihak lain.
Dikatakannya, PKB tidak mungkin bergerak sendiri, padahal PKB ini cukup mengusung calon sendiri, namun PKB tetap akan berkoalisi dengan skema yang diajukan, yaitu konsensus para ulama.
“Munggo, kalaupun PPP sudah memutuskan nama itu, akan dikonsultasikan dengan para ulama dan disepakati oleh para ulama yang menjadi teladan masyarakat Bondowoso, dan kami tidak akan menanyakan siapa pun yang diusulkan oleh PPP, jika itu telah disepakati oleh para ulama,” ujarnya.
Menurut dia, ada kesamaan antara pemilih PKB dan PPP, mayoritas pemilihnya adalah warga Nahdliyin. Tentu saja yang menjadi teladan dalam memilih pemimpin adalah para ulama.
“Tidak salah memilih calon berdasarkan konsensus para ulama. Apalagi PKB lebih ketat, dari ulama hingga bangsa, lalu PKB sepakat mengusung Ra Hamid, tentunya butuh wakil. Kami ingin mengikuti petunjuk para ulama, bagaimana keterwakilannya di PPP atau pihak lain. Namun bagaimana calon yang akan diusung telah disepakati oleh para ulama. Kita belum bisa memastikan apakah nama calon wakil Ra Hamid yang diajukan PPP diterima atau ditolak. Tapi kami menerimanya berdasarkan konsensus para ulama,” tutupnya.
Diketahui, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso resmi mengajukan nama KH. Muhammad Hasan Abdul Muiz selaku pendamping KH Abdul Hamid Wahid atau Ra Hamid sebagai bakal calon wakil bupati untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Hal itu menanggapi pernyataan H. Ahmad Dhafir yang memberikan slod wakil Rahamid yang diserahkan ke PPP.
Ahmadi, DPC PPP Kominfo mengizinkan jika KH. Mohammad Hasan Abdul Muiz diajukan PPP untuk mendampingi Ra Hamid.
“KH. Mohammad Hasan memang kader PPP terbaik mendampingi Ra Hamid. Kami sudah analisa, yang tepat mendampingi Ra Hamid adalah KH Hasan,’ ujarnya.
Ia menilai, berpasangan dengan PKB yang meraih 16 kursi, akan menjadi koalisi yang ideal untuk menyatukan budaya NU dalam kontestasi politik daerah.
“Sama partai kiai, sama partai ulama, ini harus bersama. Ya kami terima, kami terapkan. Dan sejalan dengan apa yang ditawarkan oleh pimpinan PKB,” jawabnya.
Ahmadi menegaskan, penyerahan sosok Kiai Hasan bersifat final, meski semua keputusan akhir ada di DPP PPP.
“Kalau mereka (PKB) tidak suka dengan angka yang kita tawarkan, maka tidak ada pilihan lain, kita tanam bendera sendiri,” ujarnya.
Menariknya, PPP Bondowoso mengaku menyiapkan opsi tokoh Bacabup lain jika tidak ‘bersandingan’ dan malah ‘bersaing’ dengan PKB.
“Bisa internal, bisa eksternal. Kalau secara internal ada beberapa nama yang sudah disiapkan, termasuk koalisi yang sudah kami siapkan,” ujarnya.
Namun koalisi PKB dan PPP menjadi prioritas karena hasil para ulama.
Karena yang paling cepat, kader militannya adalah Kiai Hasan, kata Ahmadi
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Imam Hairon |
