Kemandirian Antariksa Indonesia harus didukung dengan revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Kekuatan utama dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan yang tersebar di berbagai instansi.
Fungsi-fungsi aerospasi harus dijalankan oleh instansi seperti Kementerian Perhubungan untuk navigasi penerbangan sipil, Kementerian Pertahanan untuk strategi pertahanan udara, BRIN/LAPAN untuk teknologi antariksa dan satelit, TNI AU untuk menjaga wilayah udara dan aspek pertahanan ruang udara, serta Kominfo dan BSSN untuk melindungi jaringan data satelit.
“Untuk mengatasi ini, diperlukan kembali Dewan Penerbangan yang sekarang diubah menjadi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional,” kata Ketua PSAPI, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim.
Chappy menyampaikan pandangannya dalam diskusi publik tentang “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diadakan oleh CIReS LPPSP, FISIP Universitas Indonesia.
Dewan ini dianggap penting untuk merumuskan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa Indonesia. Komposisi dewan ini sebaiknya melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, swasta, dan akademisi.
“Keberadaan dewan ini memberikan arah strategis dalam pengembangan antariksa yang selama ini menjadi kendala besar bagi Indonesia,” tambahnya.
Chappy mendukung karena ruang antariksa tidak lagi futuristik, tetapi sudah menjadi medan geopolitik yang nyata. Indonesia tidak boleh absen dalam lomba menguasai orbit, mengembangkan satelit ganda, dan merancang doktrin perang antariksa.
“Dalam situasi ini, Indonesia tidak boleh berdiri di pinggir panggung sejarah,” tegasnya.
Kedaulatan negara harus mencakup udara dan antariksa secara menyeluruh. Dengan arsitektur strategi nasional yang kuat dan koordinasi lintas sektor yang solid, Indonesia dapat menjadi pemain aktif dalam dunia global. Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu dilakukan untuk menyatukan visi dan strategi pertahanan ruang udara dan antariksa.
Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya melihat langit sebagai batas, tetapi juga ruang yang harus dijaga, dikuasai, dan dimanfaatkan untuk keselamatan dan keselarasan bangsa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
