Industri antariksa semakin berkembang pesat di seluruh dunia didorong oleh privatisasi dan pemanasan persaingan geopolitik antariksa. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk fokus pada pengembangan strategi nasional yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kepentingan jangka panjang dalam konteks pembangunan dan kemandirian antariksa. Ini adalah salah satu topik utama yang dibahas dalam diskusi publik “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada Selasa lalu.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional seperti parlemen, kementerian dan lembaga, militer, asosiasi profesi, dan akademisi, serta media nasional baik melalui daring dan luring. Tema utama yang dibahas adalah kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional, terutama dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Pembicara kunci dalam diskusi ini adalah Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN sekaligus Kepala LAPAN Periode 2014 – 2021, yang menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa menjadi syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Menurutnya, Indonesia harus beralih dari sekadar pengguna menjadi produsen aktif dalam ekosistem space economy untuk menghadapi persaingan global.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menyampaikan bahwa ruang antariksa kini merupakan domain strategis yang tak kalah pentingnya dengan wilayah darat, laut, dan udara, dengan implikasi langsung terhadap pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Untuk itu, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional yang melibatkan berbagai sektor terkait. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola program antariksa serta memastikan bahwa Indonesia bisa bergerak maju dalam ekonomi antariksa global.
RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional juga menjadi salah satu fokus pembicaraan dalam diskusi ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, menekankan bahwa RUU tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat kedaulatan vertikal Indonesia. Dave juga menekankan perlunya kerja sama lintas sektor, investasi RnD yang lebih besar, dan konsistensi dalam kebijakan anggaran untuk mendukung pengembangan antariksa nasional secara berkelanjutan. Tanpa upaya koordinasi yang tepat, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi global di sektor antariksa.
Selain itu, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas, Yusuf Suryanto, menekankan bahwa untuk mencapai kemandirian antariksa, Indonesia memerlukan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Investasi dalam RnD serta kerja sama internasional juga merupakan kunci dalam membangun ekosistem antariksa yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan pentingnya Indonesia untuk fokus pada pengembangan sektor antariksa sebagai salah satu pilar kedaulatan dan daya saing global. Dengan strategi yang terpadu dan komitmen kuat dari pemerintah, Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam ekonomi antariksa global dan memastikan bahwa visi kemandirian antariksa akan menjadi kenyataan di masa depan.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
